Sistem Ketatanegaraan Indonesia

  1. A.     Pendahuluan.

Konsep Negara Hukum (Rechtsstaat), mempunyai karakteristik sebagai berikut.

1)      Penyelenggaraan negara berdasar Konstitusi.

2)      Kekuasaan Kehakiman yang merdeka.

3)      Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip bahwa pemerintahan, tindakan dan kebijakannya harus berdasarkan ketentuan hukum (due process of law ).

UUD 1945 –> Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman –> Lembaga Negara dan Organ yang Menyelenggarakan Kekuasaan Negara.

  1. B.     Dasar Pemikiran dan Latar Belakang Perubahan UUD 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal ini berakibat pada tidak terjadinyachecks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945 adalahexecutive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain: memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasan membentuk Undang-undang.

UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945 (sebelum di amandemen).

UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya dalam Undang-undang.

Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:

a)      Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada presiden.

b)      Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.

c)      Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh pemerintah.

d)      Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.

  1. C.     Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

1)      Menurut TAP MPRS XX Tahun 1966:

  • UUD 1945
  • TAP MPR
  • UU/PERPU
  • Peraturan Pemerintah
  • Keputusan Presiden
  • Peraturan Menteri
  • Instruksi Menteri

2)      Menurut TAP MPR III Tahun 2000:

  • UUD 1945
  • TAP MPR
  • UU
  • PERPU
  • PP
  • Keputusan Presiden
  • Peraturan Daerah

3)      Menurut UU No. 10 Tahun 2004:

  • UUD 1945
  • UU/PERPU
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah
  1. D.    Kesepakatan Panitia Ad Hoc Tentang Perubahan UUD 1945.

Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya.

  • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  • Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial.

Penjelasan UUD 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.

Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.

  1. E.     Lembaga Negara Dan Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Sebelum Perubahan UUD 1945.

Deskripsi Singkat Struktur Ketatanegaraan RI Sebelum Amandemen UUD 1945:

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

  1. 1.      MPR

Sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden.

Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat.

Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain:

  • Presiden, sebagai presiden seumur hidup.
  • Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut turut.
  • Memberhentikan sebagai pejabat presiden.
  • Meminta presiden untuk mundur dari jabatannya.
  • Tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden.

Lembaga Negara yang paling mungkin menandingi MPR adalah Presiden, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan partai politik yang paling banyak menduduki kursi di MPR.

  1. 2.      PRESIDEN
  • Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”.
  • Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration of power and responsiblity upon the president).
  • Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power).
  • Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.
  • Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.
  1. 3.      DPR
  • Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
  • Memberikan persetujuan atas PERPU.
  • Memberikan persetujuan atas Anggaran.
  • Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden.

 

  1. 4.      DPA DAN BPK

Di samping itu, UUD 1945 tidak banyak mengintrodusir lembaga-lembaga negara lain seperti DPA dan BPK dengan memberikan kewenangan yang sangat minim.

  1. F.      Lembaga Negara Dan Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Sesudah Perubahan UUD 1945.

Deskripsi Struktur Ketatanegaraan RI “Setelah” Amandemen UUD 1945:

Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perubahan (Amandemen) UUD 1945:

  • Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law.
  • Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti Hakim.
  • Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masing-masing.
  • Setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.
  • Menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada serta membentuk beberapa lembaga negara baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip negara berdasarkan hukum.
  • Penyempurnaan pada sisi kedudukan dan kewenangan maing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.
  1. 1.      MPR
  • Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.
  • Menghilangkan supremasi kewenangannya.
  • Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.
  • Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu).
  • Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.
  • Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilu.
  1. 2.      DPR
  • Posisi dan kewenangannya diperkuat.
  • Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU.
  • Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
  • Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
  1. 3.      DPD
  • Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.
  • Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia.
  • Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.
  • Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah.
  1. 4.      BPK
  • Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
  • Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
  • Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
  • Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.
  1. 5.      PRESIDEN
  • Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.
  • Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR
  • Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
  • Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan pertimbangan DPR.
  • Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan pertimbangan DPR.
  • Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
  1. 6.      MAHKAMAH AGUNG
  • Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)].
  • Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-undang.
  • Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
  • Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

 

 

  1. 7.      MAHKAMAH KONSTITUSI
  • Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).
  • Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.
  • Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Website: 

http://panmohamadfaiz.com

http://panmohamadfaiz.com/2007/03/18/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pasca-amandemen/

http://musafirofficer.wordpress.com/2008/10/26/sistem-ketatanegaraan-indonesia/

Injil Barnabas tentang Kerasulan Muhammad SAW

Penemuan Injil kuno yang diyakini berusia 1500 tahun telah membuat heboh. Yang membuat gempar, Injil kuno tersebut ternyata memprediksi kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai penerus risalah Isa (Yesus) di bumi.

Sebagian orang memprediksi injil tersebut adalah Injil Barnabas. Menurut mailonline,  injil yang tersimpan di Turki itu ditulis tangan dengan tinta emas menggunakan bahasa Aramik. Inilah bahasa yang dipercayai digunakan Yesus sehari-hari. Dan di dalam injil ini dijelaskan ajaran asli Yesus serta prediksi kedatangan penerus kenabian setelah Yesus. Alkitab kuno ini sekarang di simpan di Museum Etnografi di Ankara, Turki.

Dalam Injil Barnabas memang diungkapkan tentang akan datangnya Rasul bernama Muhammad SAW, setelah Nabi Isa. Berikut ini isi Injil Barnabas yang menyebut tentang Nabi Muhammad:

  • Bab 39 Barnabas: ”Terpujilah nama-Mu yang kudus, ya Allah Tuhan kita… Tiada Tuhan Selain Allah dan dan Muhammad adalah utusan-Nya”.

Masih pada bab 39 yang mengisahkan tentang Nabi Adam, nama Nabi Muhammad SAW juga disebut dalam dialog antara Nabi Adam dengan Tuhan. ”…Apa arti kata-kata, Muhammad utusan Allah, apakah ada manusia sebelum aku?”

  • Bab 41 Barnabas:  “Atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga, kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga ‘Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah…”
  • Bab 44 Barnabas: Pada bab ini Yesus atau Nabi Isa menyebut nama Nabi Muhammad. ”Oh, Muhammad Tuhan bersamamu…”
  • Bab 97: Yesus menjawab, “Nama Mesias sangat mengagumkan, karena Allah sendiri yang memberinya nama, ketika menciptakan jiwanya dan menempatkannya di dalam kemuliaan surgawi. Allah berkata: ‘Tunggu Muhammad; karena kamu Aku akan menciptakan firdaus, dunia, dan banyak  makhluk… Siapa pun yang memberkatimu akan diberkati, dan barangsiapa mengutukmuu akan dikutuk..”
  • Bab 112: Dalam bab ini Nabi Isa (Yesus) bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun, kata Nabi Isa, Allah aka membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. ”Tetapi Muhammad akan datang… Rasul Allah yang suci,” kata Nabi Isa. Nama Nabi Muhammad juga disebut pada Bab 136, 163, dan 220. Isi Injil Barnabas di atas dikutip dari barnabas.net.

Courtesy of Amri Amrullah/Chairul Achmad (Republika Online)

PERTEMUAN KE-4.

Long Document

Beberapa langkah yang digunakan dalam membuat long document pada pertemuan ke-empat ini adalah sebagai berikut.

Pada pertemuan ini, editing file yang digunakan pada pertemuan sebelumnya yakni pertemuan Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 telah diedit file proposal skripsi berupa methode-methode editing dalam Microsoft Word. Dan untuk pertemuan terakhir pada pembahasan Microsoft Word diajarkan bagaimana cara membuat long document pada file yang telah diedit pada pertemuan sebelumnya.

Buka bab 2 setelah itu kita cari nama pengarang /tempat dia mengambil teori setelah itu kami blok yang ada di dalam kurungan itu

Image

Setelah itu pilih menu references

Baru lalu insert citation

Image

Add new source

Image

Setelah itu pilih book

Image

Lalu ganti nama author dengan nama kita sendiri, pengisian nama dibalik seperti menulis daftar pustaka.

Terus judulnya dig anti menjadi  :cara membuat long document dengan menggunakan microsoft office 2007 microsoft word 2007.

Terus tahunya: 2013

City: mataram

Publisher: unram press

2.selnjutnya blog lagi nama pengarang, tapi yang sekarang bukan saja yang di dalam kurungnya tapi yang di luar kurung

Image

Setelah itu selaraskan namanya yang di dalam kurung dengan yang di luar kurung.

Setelah itu ok dan hasinlya akan menjadi seperti gambar di bawah ini.

Image

Yang mana juga sebelumnya kita sudah memblog dari bibliography itu sendiri.

Setelah selesai yang itu kita tinggal melanjutkan lagi dengan bibliography selanjutnya. Caranya sama dengan yang sebelumnya.

How to Read a Poem

How to Read a Poem

There’s really only one reason that poetry has gotten a reputation for being so darned “difficult”: it demands your full attention and won’t settle for less. Unlike a novel, where you can drift in and out and still follow the plot, poems are generally shorter and more intense, with less of a conventional story to follow. If you don’t make room for theexperience, you probably won’t have one. 

But the rewards can be high. To make an analogy with rock and roll, it’s the difference between a two and a half minute pop song with a hook that you get sick of after the third listen, and a slow-building tour de force that sounds fresh and different every time you hear it. Once you’ve gotten a taste of the really rich stuff, you just want to listen to it over and over again and figure out: how’d they do that? 

Aside from its demands on your attention, there’s nothing too tricky about reading a poem. Like anything, it’s a matter of practice. But in case you haven’t read much (or any) poetry before, we’ve put together a short list of tips that will make it a whole lot more enjoyable.

  • Follow Your Ears. It’s okay to ask, “What does it mean?” when reading a poem. But it’s even better to ask, “How does it sound?” If all else fails, treat it like a song. Even if you can’t understand a single thing about a poem’s “subject” or “theme,” you can always say something – anything – about the sound of the words. Does the poem move fast or slow? Does it sound awkward in sections or does it have an even flow? Do certain words stick out more than others? Trust your inner ear: if the poem sounds strange, it doesn’t mean you’re reading it wrong. In fact, you probably just discovered one of the poem’s secret tricks! If you get stuck at any point, just look for Shmoop’s “Sound Check” section. We’ll help you listen!
  • Read It Aloud. OK, we’re not saying you have to shout it from the rooftops. If you’re embarrassed and want to lock yourself in the attic and read the poem in the faintest whisper possible, go ahead. Do whatever it takes, because reading even part of poem aloud can totally change your perspective on how it works.
  • Become an Archaeologist. When you’ve drunk in the poem enough times, experiencing the sound and images found there, it is sometimes fun to switch gears and to become an archaeologist (you know — someone who digs up the past and uncovers layers of history). Treat the poem like a room you have just entered. Perhaps it’s a strange room that you’ve never seen before, filled with objects or people that you don’t really recognize. Maybe you feel a bit like Alice in Wonderland. Assume your role as an archaeologist and take some measurements. What’s the weather like? Are there people there? What kind of objects do you find? Are there more verbs than adjectives? Do you detect a rhythm? Can you hear music? Is there furniture? Are there portraits of past poets on the walls? Are there traces of other poems or historical references to be found? Check out Shmoop’s “Setting,” “Symbols, Imagery, Wordplay,” and “Speaker” sections to help you get started.
  • Don’t Skim. Unlike the newspaper or a textbook, the point of poetry isn’t to cram information into your brain. We can’t repeat it enough: poetry is an experience. If you don’t have the patience to get through a long poem, no worries, just start with a really short poem. Understanding poetry is like getting a suntan: you have to let it sink in. When you glance at Shmoop’s “Detailed Summary,” you’ll see just how loaded each line of poetry can be.
  • Memorize! “Memorize” is such a scary word, isn’t it? It reminds us of multiplication tables. Maybe we should have said: “Tuck the poem into your snuggly memory-space.” Or maybe not. At any rate, don’t tax yourself: if you memorize one or two lines of a poem, or even just a single cool-sounding phrase, it will start to work on you in ways you didn’t know possible. You’ll be walking through the mall one day, and all of a sudden, you’ll shout, “I get it!” Just not too loud, or you’ll get mall security on your case.
  • Be Patient. You can’t really understand a poem that you’ve only read once. You just can’t. So if you don’t get it, set the poem aside and come back to it later. And by “later” we mean days, months, or even years. Don’t rush it. It’s a much bigger accomplishment to actually enjoy a poem than it is to be able to explain every line of it. Treat the first reading as an investment – your effort might not pay off until well into the future, but when it does, it will totally be worth it. Trust us.
  • Read in Crazy Places. Just like music, the experience of poetry changes depending on your mood and the environment. Read in as many different places as possible: at the beach, on a mountain, in the subway. Sometimes all it takes is a change of scenery for a poem to really come alive.
  • Think Like a Poet. Here’s a fun exercise. Go through the poem one line at a time, covering up the next line with your hand so you can’t see it. Put yourself in the poet’s shoes: If I had to write a line to come after this line, what would I put? If you start to think like this, you’ll be able to appreciate all the different choices that go into making a poem. It can also be pretty humbling – at least we think so. Shmoop’s “Calling Card” section will help you become acquainted with a poet’s particular, unique style. Soon, you’ll be able to decipher a T.S. Elliot poem from a Wallace Stevens poem, sight unseen. Everyone will be so jealous.
  • “Look Who’s Talking.” Ask the most basic questions possible of the poem. Two of the most important are: “Who’s talking?” and “Who are they talking to?” If it’s a Shakespeare sonnet, don’t just assume that the speaker is Shakespeare. The speaker of every poem is kind of fictional creation, and so is the audience. Ask yourself: what would it be like to meet this person? What would they look like? What’s their “deal,” anyway? Shmoop will help you get to know a poem’s speaker through the “Speaker” section found in each study guide.
  • And, most importantly, Never Be Intimidated. Regardless of what your experience with poetry in the classroom has been, no poet wants to make his or her audience feel stupid. It’s just not good business, if you know what we mean. Sure, there might be tricky parts, but it’s not like you’re trying to unlock the secrets of the universe. Heck, if you want to ignore the “meaning” entirely, then go ahead. Why not? If you’re still feeling a little timid, let Shmoop’s “Why Should I Care” section help you realize just how much you have to bring to the poetry table.

 

Poetry is about freedom and exposing yourself to new things. In fact, if you find yourself stuck in a poem, just remember that the poet, 9 times out of 10, was a bit of a rebel and was trying to make his friends look at life in a completely different way. Find your inner rebel too. There isn’t a single poem out there that’s “too difficult” to try out – right now, today. So hop to it. As you’ll discover here at Shmoop, there’s plenty to choose from.

Sources:

http://allpoetry.com/column/2339540
http://academic.reed.edu/writing/paper_help/figurative_language.html
http://web.uvic.ca/wguide/Pages/LiteraryTermsTOC.html#RhetLang
http://www.tnellen.com/cybereng/lit_terms/allegory.html

Courtesy of Shmoop.com

Ideologi Pancasila

Pengertian Ideologi Pancasila.

Secara etimologis, istilah Ideologi berasal dari kata “idea” yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, pemikiran, dan kata “logos” yang berarti ilmu. Kata “idea” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “edos” yang berarti bentuk. Pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada dasarnya ideologi terbagi dua bagian, yaitu Ideologi Tertutup dan Ideologi Terbuka. Ideologi Tertutup merupakan suatu pemikiran tertutup. Sedangkan Ideologi Terbuka merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Ideologi tertutup dapat dikenali dari beberapa ciri khasnya. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat melainkan merupakan cita-cita suatu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbarui masyarakat. Sedangkan Ideologi Terbuka memiliki ciri khas yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari harta kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakat sendiri. Ideologi terbuka diciptakan oleh Negara melainkan digali dan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, Ideologi terbuka merupakan milik semua masyarakat dalam menemukan ‘dirinya’ dan ‘kepribadiannya’ dalam Ideologi tersebut.

Pancasila dijadika ideologi dikarenakan pnacasila memeiliki falsafah mendasar dan rasionl dan pancasial teruju kokoh dan kuat dalam dasar mengatur kehidupan bernegara selain itu pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasianal karena negara bangsa indonesia ini adalah sebuah disein negara moderan yang disepakati pendiri negara RI yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi.

Pancasila pertamakali di kumandangkan oleh soekarno pada saat berlangsungnnya sidan BPUPKI pada saat itu soekarno menekankan pentingnya sebuah dasar negara yang disamakan sebagia fundamental,filsafat pemikiran yang mendalam,serta perjuangan suatu bangsa senatisasa memiliki karakter tersendiri pncasila tertulis formal pada alinea ke-IV UUD 1945. selain itu juga memiliki dasar yuridis yang kuat. Jadi dapat di simpulkan bahwa pancasila hanya dapat berperan sebagia ideologi negara jika segala tindakan individu maupun sosial dalam sayarakat yang mencakup berbangsa dan bernegara yang juga menyangkup aspek poloitik sosial ekonomi dan lain-lain dilksanakan secara rasioal berdasarkan pancsila.

  • Ketuhanan (Religiusitas)
    Nilai religius yaitu nilai yang terkait dengan keterikatan individu dengan suatu hal yang dianggapnya mempunyai kemampuan sakral, suci, agung dan mulia.
  • Kemanusiaan (Moralitas)
    Kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu pembentukan satu kesadaran perihal kedisiplinan, jadi asas kehidupan, karena tiap-tiap manusia memiliki potensi untuk jadi manusia prima, yakni manusia yang beradab.
  • Persatuan (Kebangsaan) indonesia
    Persatuan yaitu paduan yang terdiri atas bagian-bagian, kehadiran indonesia dan bangsanya di muka bumi ini bukan hanya untuk bersengketa.
  • Permusyawaratan dan Perwakilan
    Jadi makhluk sosial, manusia memerlukan hidup berdampingan dengan orang lain, didalam interaksi itu umumnya terjadi kesepakatan, dan saling menghormati satu sama lain atas basic tujuan dan keperluan berbarengan.
  • Keadilan Sosial
    Nilai keadilan yaitu nilai yang menjunjung norma menurut ketidak berpihakkan, keseimbangan, dan pemerataan terhadap satu perihal.

 

Arti Penting Ideologi bagi Suatu Bangsa dan Negara.

Bagi negara-negara yang mengalamai penjajahan, ideologi di maknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan. Ideologi sangat diperlukan karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberi motivasi dalam perjuangan melawan penjajah. Pentingnya Ideologi dapat dilihat dari fungsinya. Bagi suatu negara, ideologi merupakan sesuatu yang berfungsi sebagai pandangan hidup dan petunjuk arah semua kegiatan hidup serta penghidupan suatu bangsa di berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Ideologi diperlukan oleh suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan negaranya. Tanpa kesepakatan bersama, tidak mungkin tujuan untuk meraih cita-cita atau harapan negara dapat menjadi kenyataan.

Arti penting Ideologi adalah sebagai berikut:

  1. Negara mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia beserta isinya, seta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
  2. Dengan ideologi nasionalnya, suatu bangsa dan negara dapat berdiri kukuh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain serta mampu menghadapi persoalan-persoalan yang ada.
  3. Ideologi memberikan arah dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang di cita-citakan. Ideologi yang dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan demi kelangsungan hidupnya.
  4. Ideologi dapat mempersatukan orang dari berbagai golongan, suku, ras, dan agama, bahkan dari berbagai ideologi.
  5. Ideologi dapat mempersatukan orang dari berbagai agama.
  6. Ideologi mampu mengatasi konflik atau ketegangan social.

Ideologi komunis.

Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.

Keunggulan / kelebihan ideologi komunis :

Karena perekonomian sepenuhnya ditangani oleh pemerintah, baik dalam hal perncanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan maka pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran atau berbagai keburukan ekonomi lainnya.

Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negri berjalan dengan lancer.

Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan.

Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah.

Tidak ada pembagian kelas apapun ketimpangan yang ada

Kelemahan ideologi komunis :

Pers dijadikan alat propaganda oleh pemerintah untuk menyebarkan nilai – nilai komunis

Mematikan inisiatif individu untuk maju, sebab segala kegiatan diatur oleh pusat

Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat

Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memiliki sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA

http://taniosutrisno.wordpress.com/2013/01/28/perbedaan-ideologi-komunis-liberal-dan-pancasila/

http://inggitberbagi.blogspot.com/2012/10/arti-penting-ideologi-bagi-suatu-bangsa.html

http://www.g-excess.com/3465/pengertian-dan-makna-ideologi-pancasila/

http://ale-wizma.blogspot.com/2011/08/pengertian-ideologi-pancasila.html

Pancasila Sebagai Sistem Etika dan Etika Politik

PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA

DAN ETIKA POLITIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOH. GUFRON

E1D.111.086

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MATARAM

2012 – 2013

 

Pengertian etika sebagai salah satu cabang filsafat praktis.

Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral.

Pengertian politik berasal dari kata “Politics”, yang memiliki makna bermacam – macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkutproses penentuan tujuan – tujuan.

Etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan perilaku atau perbuatan-perbuatan politik untuk dinilai dari segi baik atau buruknya. Filsafat politik adalah seperangkat keyakinan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibela dan diperjuangkan oleh para penganutnya, seperti komunisme dan demokrasi.

Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral.hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia, walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat, bangsa maupun negara etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral.

Tujuan etika politik adalah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan untuk orang lain, dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Penekanan adanya korelasi ini menghindarkan pemahaman etika politik yang diredusir menjadi hanya sekadar etika individual perilaku individu dalam bernegara.

Nilai-nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam Negara dijalankan sesuai dengan:

1.      Legitimasi hukum yaitu prinsip yang menunjukkan penerimaan keputusan pemimpin pemerintah dan pejabat oleh (sebagian besar) publik atas dasar bahwa perolehan para pemimpin ‘dan pelaksanaan kekuasaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku pada masyarakat umum dan nilai-nilai politik atau moral.

2.      Legitimasi demokratis

3.      Legitimasi moral

Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar  tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Pengertian etika politik dijelaskan pada bahwa etika politik ialah filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. (Magnis, et al, 2001: 8)

Akhir – akhir ini banyak dibicarakan tentang etika politik. Namun, apa yang dikatakan tidak etis, sesungguhnya masih sulit dipahami bersama. Tidak saja di kalangan orang awam, bahkan kalangan pemimpin bangsapun belum sama didalam memahami masalah etika politik ini. Contoh di sekitar sidang Pansus Panitia Hak Angket, yang dikritik sebagai bukan contoh etika yang baik karena pada jalannya sidang pansus panitia hak angket tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada gunanya dibentuk, karena nyata-nyata mereka hanya membawakan kepentingan partai masing-masing baik yang berusaha memberi kesan buruk kepada pemerintah ataupun yang berusaha mendukung pemerintahan berbasis partainya.

Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Disetiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua “ kemanusian yang adil dan beadab” tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar, Setiap sila pada dasarnya merupakan azas dan fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan.

Maka bisa dikatakan bahwa fungsi pancasila sebagai etika itu sangatlah penting agar masyarakat harus bisa memilih dan menentukan calon yang akan menjabat dan menjadi pimpinan mayarakat dalam demokrasi liberal memberikan hak kepada rakyat untuk secara langsung memilih pejabat dan pemimpin tinggi (nasional, provinsi, kabupaten/kota) untuk mewujudkan harapan rakyat … ! dengan biaya tinggi serta adanya konflik horizontal. Sesungguhnya, dalam era reformasi yang memuja kebebasan atas nama demokrasi dan HAM, ternyata ekonomi rakyat makin terancam oleh kekuasaan neoimperialisme melalui ekonomi liberal.

Analisis ini dapat dihayati melalui bagaimana politik pendidikan nasional (konsep : RUU BHP sebagai kelanjutan PP No. 61 / 1999) yang membuat rakyat miskin makin tidak mampu menjangkau.Bidang sosial ekonomi, silahkan dicermati dan dihayati Perpres No. 76 dan 77 tahun 2007 tentang PMDN dan PMA yang tertutup dan terbuka, yang mengancam hak-hak sosial ekonomi bangsa !

Pemahaman konsep dan teori etika.
Menurut Kamus Besar Bhs. Indonesia (1995) Etika adalah Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sepertinya pengertian Etika diatas kurang lengkap, karena nilai-nilai itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Etika adalah Ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral.

* Menurut Maryani & Ludigdo (2001) “Etika adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau segolongan masyarakat atau profesi”.

* Dari asal usul kata, Etika berasal dari bahasa Yunani ‘ethos’ yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Perkembangan etika yaitu Studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.

Etika punya arti yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang pengguna yang berbeda dari istilah itu.

* Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Moralitas adalah ha-hal yang menyangkut moral, dan moral adalah sistem tentang motivasi, perilaku dan perbuatan manusia yang dianggap baik atau buruk.

Dalam mengkaji masalah etika diketahui terdapat 2 teori, yaitu :

 

  1. Teori konsekuensialis

Kelompok teori yang konsekuensialis menilai baik-buruknya perilaku manusia atau benar-salah tindakannya sebagai manusia berdasarkan konsekuensi atau akibatnya. Yakni dilihat apakah perbuatan atau tindakan itu secara keseluruhan membawa akibat baik lebih banyak daripada akibat buruknya atau sebaliknya. Teori-teori etika konsekuensialis, karena dalam menilai perbuatan atau tindakan juga merujuk pada tujuan (dalam bahasa Yunani = telos) , juga disebut teori-teori etika teleologis. Teori-teori ini mendasarkan diri atas suatu keyakinan bahwa hidup manusia secara kodrati mengarah pada suatu tujuan. Baik-buruknya perilaku orang dinilai dari apakah perilaku itu menunjang proses pencapaian tujuan akhir hidupnya sebagai manusia dan merupakan bentuk perwujudan nilai-nilai yang dicita-citakan dalam hidupnya sebagai manusia, atau sebaliknya menghambat dan merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita tersebut. Termasuk dalam kelompok teori konsekuensialis dan teleologis adalah teori etika egoisme, eudaimonisme, dan utilarisme. Sesuai dengan arti dari kata konsekuen, yaitu etika tersebut sesuai dengan apa yang di katakan dan diperbuatnya.

 

  1. Teori non konsekuensialis.

Sedangkan yang non-konsekuensialis menilai baik buruknya perbuatan atau benar-salahnya tindakan tanpa memperhatikan kesekuenasi atau akibatnya, melainkan berdasarkan sesuai tidaknya dengan hukum atau standar moral. Sedangkan yang non-konsekuensialis kadang juga disebut teori etika deontologis, karena menekankan konsep kewajiban (dalam bahasa Yunani = deon) moral yang wajib ditaati oleh manusia sebagai makhluk rasional Sedangkan teori etika non-konsekuensialis yang akan dibahas dalam kursus ini adalah teori etika deontologis I. Kant dan etika nilai Max Scheler.
3. Pengertian Etika Politik berdasarkan nilai-nilai etika yang terkandung dalam Pancasila.

 

Etika politik sebagai cabang dari etika sosial dengan demikian membahas kewajiban dan norma-norma dalam kehidupan politik, yaitu bagaimana seseorang dalam suatu masyarakat kenegaraan ( yang menganut system politik tertentu) berhubungan secara politik dengan orang atau kelompok masyarakat lain. Dalam melaksanakan hubungan politik itu seseorang harus mengetahui dan memahami norma-norma dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi.

Dan pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Disetiap saat dan dimana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika disetiap tingkah laku kita. Seperti tercantum di sila ke dua “ kemanusian yang adil dan beadab” tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandilbesar.

Setiap sila pada dasarnya merupakan azas dan fungsi sendiri-sendiri, namun secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang sistematik. Pancasila adalah suatu kesatuan yang majemuk tunggal, setiap sila tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sila lainnya, diantara sila satu dan lainnya tidak saling bertentangan.

Secara etimologi, politik adalah strategi. Ia dapat dimaknai sebagai sebuah penggalian kemampuan manusia untuk menggunakan kemampuan daya pikirnya dalam upaya proses perubahan. Secara terminologi, politik berarti memerdekakan manusia dari segala bentuk ketidakadilan, penindasan, kemiskinan, dan kebodohan. Maka, pada tataran substansi, politik tentu tidak kejam, ia juga tidak berisi permusuhan, apalagi penghancuran manusia. Politik mengenal etika, justru peduli terhadap kaum minoritas, kaum tertindas, dan berbicara atas kepentingan kolektif (masyarakat) secara jujur dan sungguh-sungguh.

Politik tak beretika, salah satunya adalah karena makna politik tidak lagi dipahami sebagai sebuah distribusi kekuasaan yang salah satu agendanya adalah kesejahteraan rakyat. Berbicara politik lebih berorientasi untuk mengejar materi yang jembatannya adalah kekuasaan itu sendiri. Politik pun akhirnya bicara soal mata pencaharian yang instant. Kekuasaan politik dikejar tak lebih untuk memperoleh pekerjaan dan jabatan.

Budaya politik yang cendrung antagonis itu, pada akhirnya sering membenarkan kekerasan sebagai panglima digjaya. Ketamakan dan kehausannya berwujud dalam sikap korupsi, pengabaian kemiskinan, kesenjangan sosial, keberagaman, impunity dan feodalisme kekuasaan yang mengangkangi hukum, dan pengabaian pada sejarah kekerasan di masa lalu dengan mengubur ingatan sosial.

Mengingat tantangan etika politik ke depan adalah, soal kemiskinan, ketidakpedulian, korupsi, kekerasan sosial, terutama terhadap perempuan, maka banyak strategi yang harus dilakukan.

Pertama, meretas etika politik itu sedini mungkin melalui lingkungan keluarga: membiasakan pola relasi yang seimbang antara dua jenis manusia, menghargai keberagaman, dan perbedaan pendapat, terutama sejak anak-anak masih kecil.

Kedua, memperkuat lembaga-lembaga strategis seperti pemerintahan daerah hingga gampong, lembaga adat dan lembaga agama dengan mengintegrasikan etika politik di dalamnya, juga terhadap peraturan-peraturan internal partai baik AD/ART, program dan peraturan-peraturan partai lainnya.

Ketiga, memperkuat komunitas di tingkat akar rumput, terutama perempuan agar melek politik, serta adanya peraturan yang tegas dan dijamin dalam hukum (berupa sangsi) yang ketat terhadap proses-proses pengambilan kebijakan yang tidak menyertakan perempuan di setiap institusi.

DAFTAR PUSTAKA

 

Dadot.2011. Etika politik

Indonesia, Cinta.2011. Etika politik

http://warok.web.id/etika-politik/

http://www.facebook.com/note.php?note_id=167513846618361

http://www.scribd.com/doc/54603434/6/Etika-Politik-dalam-Kehidupan-Berbangsa-dan-Bernegara

http://asydin.abatasa.com/post/detail/178/pancasila-sebagai-sistem-etika

http://huda-elnino.blogspot.com/2012/12/pancasila-sebagai-etika-politik.html

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

1.      PENGERTIAN FILSAFAT

          Pengertian menurut arti katanya, kata filsafat dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani “Philosophia” terdiri dari kata Phile artinya Cinta dan Sophia artinya Kebijaksanaan. Filsafat berarti Cinta Kebijaksanaan, cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya Kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati.

  • Pengertian Filsafat Menurut Tokoh-Tokoh Filsafat
  1. 1.    Socrates (469-399 s.M.)

Filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu  dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara obyektif.

  1. 2.    Plato (472347 s. M.)

          Dalam karya tulisnya “Republik” Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencinta pandangan tentang kebenaran (vision of truth). Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai  ide yang abadi dan tak berubah. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudan digolongkan sebagai filsafat spekulatif.

  • Ada dua cakupan dari pengertian filsafat, yaitu:
  1. Filsafat sebagai Produk mencakup:

–       Filsafat sebagai jenis Pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran (rasionalisme, materialisme, pragmatisme)

–       Filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas berfilsafat. Manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang bersumber pada akal manusia.

  1. Filsafat sebagai suatu Proses mencakup:

–          Filsafat sebagai suatu proses, dalam hal ini filsafat diartikan dalam ben­tuk­ suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu perma­sa­la­han dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya.

Filsafat secara umum dapat diberi pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakiki, karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya ruang, waktu, keadaan dan orangnya. Itulah sebabnya maka timbul berbagai pendapat mengenai pengertian filsafat yang mempunyai kekhusu­san­nya masing-masing, antara lain:

  • Berfilsafat Rationalisme mengagungkan akal
  • Berfilsafat Materialisme mengagungkan materi
  • Berfilsafat Individualisme mengagungkan individualitas
  • Berfilsafat Hedonisme mengagungkan kesenangan

3        MANFAAT MEMPELAJARI FILSAFAT

  1. Memperoleh kebenaran yang hakiki,
  2. Melatih kemampuan berfikir logis,
  3. Melatih berpikir dan bertindak bijaksana,
  4. Melatih berpikir rasional dan komprehensif,
  5. Menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup,
    1. Menghasilkan tindakan yang bijaksana.
  1. 4.    PENGERTIAN FILSAFAT PANCASILA

        Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the faounding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem (Ruslan Abdul Gani). Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila (Notonagoro).

  1. 5.      PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
  • Ø Pengertian “Sistem”

     “Sistem” memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1)   Suatu kesatuan bagian-bagian/unsur/elemen/komponen,

2)   Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri,

3)   Saling berhubungan dan saling ketergantungan,

4)   Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu (tujuan sistem),

5)   Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks (Shore & Voich, 1974).

  • Ø Pancasila sebagai suatu “SISTEM”:

–       Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian (yaitu sila-sila pancasila),

–       Tiap sila pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri,

–       Tiap sila pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan,

–       Keseluruhan sila pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis (majemuk tunggal).

  • Ø Ciri sistem Filsafat Pancasila itu antara lain:
  1. Sila-sila Pancasila merupakan satu-kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah maka itu bukan Pancasila.
  2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut:
  • Sila 1, meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2,3,4 dan 5;
  • Sila 2, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4 dan 5;
  • Sila 3, diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, dan mendasari dan menjiwai sila 4, 5;
  • Sila 4, diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3, dan mendasari dan menjiwai sila 5;
  • Sila 5, diliputi, didasari, dijiwai sila 1,2,3,4.
  • Ø Inti sila-sila Pancasila meliputi:
    • § Tuhan, yaitu sebagai kausa prima.
    • § Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial.
    • § Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri.
    • § Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong

Royong.

  • § Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya.

Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan.

  1. 1.    Landasan Ontologis Pancasila

            Ontologi, menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain: Apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang tampak ini merupakan suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup? dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada (eksistensi dan keberadaan) manusia, benda, alam semesta (kosmologi), metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas lima sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, malainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis.

Subyek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial, yang pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Maka secara hirarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya (Notonagoro, 1975: 53).

  1. 2.      Landasan Epistemologis Pancasila

            Epistemologi adalah cabang filsafat  yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan.  Epistemologi adalah ilmu tentang teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus (1984:20) terdapat tiga persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu:

  1. Tentang sumber pengetahuan manusia;
  2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia;
  3. Tentang watak pengetahuan manusia.

Secara epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan.

Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya, sehingga dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Pancasila sebagai suatu obyek pengetahuan  pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan dan susunan pengetahuan Pancasila.

–       Tentang sumber pengetahuan Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila.

–       Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila Pancasila itu. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal.

Sifat hirarkis dan bentuk piramidal itu nampak dalam susunan Pancasila, dimana sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya, sila kedua didasari sila pertama dan mendasari serta menjiwai sila ketiga, keempat dan kelima, sila ketiga didasari dan dijiwai sila pertama dan kedua, serta mendasari dan menjiwai sila keempat dan kelima, sila keempat didasari dan dijiwai sila pertama, kedua dan ketiga, serta mendasari dan menjiwai sila kelima, sila kelima didasari dan dijiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Dengan demikian susunan Pancasila memiliki sistem logis baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitasnya.

Susunan isi arti Pancasila meliputi tiga hal, yaitu:

  1. Isi arti Pancasila yang Umum Universal, yaitu hakikat sila-sila Pancasila yang merupakan intisari Pancasila sehingga merupakan pangkal tolak dalam pelaksanaan dalam bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia serta dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan yang konkrit.
  2. Isi arti Pancasila yang Umum Kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia.
  3. Isi arti Pancasila yang bersifat Khusus dan Konkrit, yaitu isi arti Pancasila dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat khusus konkrit serta dinamis (Notonagoro, 1975: 36-40)

Menurut Pancasila, hakikat manusia adalah monopluralis, yaitu hakikat manusia yang memiliki unsur pokok susunan kodrat yang terdiri atas raga dan jiwa. Hakikat raga manusia memiliki unsur fisis anorganis, vegetatif, dan animal. Hakikat jiwa memiliki unsur akal, rasa, kehendak yang merupakan potensi sebagai sumber daya cipta manusia yang melahirkan pengetahuan yang benar, berdasarkan pemikiran memoris, reseptif, kritis dan kreatif.

Selain itu, potensi atau daya tersebut mampu meresapkan pengetahuan dan menstranformasikan pengetahuan dalam demontrasi, imajinasi, asosiasi, analogi, refleksi, intuisi, inspirasi dan ilham. Dasar-dasar rasional logis Pancasila menyangkut kualitas maupun kuantitasnya, juga menyangkut isi arti Pancasila tersebut.

            Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada intuisi. Manusia pada hakikat kedudukan dan kodratnya adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka sesuai dengan sila pertama Pancasila, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak. Hal ini sebagai tingkat kebenaran yang tinggi. Dengan demikian kebenaran dan pengetahuan manusia merupakan suatu sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang tinggi.

Selanjutnya dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, maka epistemologi Pancasila mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai suatu paham epistemologi, maka Pancasila mendasarkan pada pandangannya bahwa ilmu pengetahuan pada hakikatnya tidak bebas karena harus diletakkan pada kerangka moralitas kodrat manusia serta moralitas religius dalam upaya untuk mendapatkan suatu tingkatan pengetahuan yang mutlak dalam hidup manusia.

  1. 3.      Landasan Aksiologis Pancasila

            Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori.

Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai (value dalam bahasa Inggris) berasal dari kata Latin  valere yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak yang dapat diartikan sebagai “keberhargaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness). Nilai itu sesuatu yang berguna, nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan, nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (dictionary of sosiology a related science), nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu obyek. Ada berbagai macam teori tentang nilai yaitu:

  • Max Scheler mengemukakan bahwa nilai ada tingkatannya dan dapat dikelom­pok­kan menjadi empat tingkatan, yaitu:

1)   Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkat ini terdapat nilai yang mengenakkan dan nilai yang tidak mengenakkan, yang menyebabkan orang senang atau menderita.

2)   Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai yang penting dalam kehidupan seperti kesejahteraan, keadilan, dan kesegaran.

3)   Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapat nilai-nilai kejiwaan (geistige werte) yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini misalnya, keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.

4)   Nilai-nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi (Driyarkara, 1978).

  • Walter G. Everet menggolongkan nilai-nilai manusia ke dalam delapan kelompok yaitu:

1)        Nilai-nilai ekonomis: ditunjukkan oleh harga pasar dan meliputi semua benda yang dapat dibeli.

2)        Nilai-nilai kejasmanian: membantu pada kesehatan, efisiensi dan keindahan dari kehidupan badan.

3)        Nilai-nilai hiburan: nilai-nilai permainan dan waktu senggang yang dapat menyumbangkan pada pengayaan kehidupan.

4)        Nilai-nilai sosial: bermula dari berbagai bentuk perserikatan manusia.

5)        Nilai-nilai watak: keseluruhan dari keutuhan kepribadian dan sosial yang diinginkan.

6)        Nilai-nilai estetis: nilai-nilai keindahan dalam alam dan karya seni.

7)        Nilai-nilai intelektual: nilai-nilai pengetahuan dan pengajaran kebenaran.

8)        Nilai-nilai keagamaan.

  • Notonagoro membagi nilai menjadi tiga macam yaitu:

1)        Nilai material, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia.

2)        Nilai vital, yaitu sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakana kegiatan atau aktivitas.

3)        Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani yang dapat dibedakan menjadi empat macam:

  1. Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
  2. Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan manusia.
  3. Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak manusia.
  4. Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber kepada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Dalam filsafat Pancasila, disebutkan ada tiga tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis.

1.     Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

2.     Nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan  terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.

3.     Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat.

Nila-nilai dalam Pancasila termasuk nilai etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai intrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subscriber of value Pancasila), yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berke­manusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial.  Pengakuan, penerimaan dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila itu nampak dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia sehingga mencer­min­kan sifat khas sebagai Manusia Indonesia.